Oleh : Isa Thoriq
“Assalamualaikum Mas Kaesang, IMM datang , bawa pasukan..”
Sepenggal bait ini dinyanyikan oleh perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) saat mengantarkan mantan Ketua Umumnya ke kantor Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta. Melalui video yang ramai beredar, terlihat para pengurus DPP IMM mengenakan rompi dengan lantang dan bangga sambil mengibarkan bendera kebanggaanya bernyanyi mengiringi pertemuan Kaesang dengan Abdul Musawir (Mantan Ketum DPP IMM 2021-2023).
Kejadian ini muncul sebagai aktualisasi dari Deklarasi Banjarmasin yang dicetuskan oleh IMM setahun yang lalu. Dalam poin ke tiga disebutkan “organisasi IMM sebagai gerakan politik kebangsaan yang bersifat independen memberikan solusi konstruktif serta terlibat aktif dalam politik diaspora kader berbasis nilai Ikatan di ruang-ruang kekuasaan demi kemajuan bangsa”. Dasar pemikiran ini berangkat dari keresahan IMM melihat orbitasi tokoh politik yang hanya berdasarkan popularitas serta mengesampingkan kualitas dan rekam jejak. Sehingga sebagai tawaran alternatif, dirasa perlu secara aktif untuk menyodorkan kader IMM yang dianggap mampu kepada Partai Politik untuk menempati kursi kekuasaan.
Langkah ini diambil sebagai aksi nyata IMM dalam kegelisahannya melihat kenyataan para pejabat publik yang tidak memiliki latar belakang sebagai “pejuang jalanan”, tidak pernah melalui doktrinasi ideologis, tanpa pernah hadir mengadvokasi persoalan sosial, tapi tiba-tiba muncul ke permukaan publik dan memegang kekuasaan.
Para aktifis IMM yang sejak awal di doktrin sebagai pembela kaum mustad’afin ini kemudian seakan tidak mampu menembus logika popularitas yang dipakai oleh partai politik untuk menentukan jagonya untuk duduk di singasana kekuasaan. Jawaban atas jalan buntu menghadapi logika popularitas itu ialah menggunakan gerbong organisasi sebagai daya tawar untuk menyodorkan kader IMM untuk ikut memasuki ruang kekuasaan .
IMM dikenal sebagai underbow Muhammadiyah yang berisi para mahasiswa baik di kampus milik Muhammadiyah maupun kampus lainnya. Nama besar Muhammadiyah dengan segala aktifitasnya melekat kepada IMM. Identitas ini lah yang menjadi modal besar bagi IMM untuk dijadikan kendaraan yang memiliki daya tawar cukup menarik untuk dilirik oleh parpol. Modal ini kemudian digunakan IMM untuk menawarkan kadernya kepada parpol sebagai antitesa penggunaan logika popularitas yang sangat kuat.
Argumentasi yang dibangun nampak menawan dan penuh dengan terobosan, sayangnya jika dilihat lebih jauh lagi pemikiran semacam ini justru dapat membahayakan IMM itu sendiri. IMM disatu sisi memposisikan diri sebagai gerakan politik kebangsaan sebagaimana organisasi induknya, namun disaat bersamaan berdiri sebagai gerakan politik praktis dengan ikut secara aktif menjual kadernya kepada partai politik. Padahal kedua nya ini berbeda, politik kebangsaan dimaknai sebagai sikap patriotisme dan nasionalisme yang menjadi rujukan setiap orang untuk lebih mendahulukan unsur kemanusiaan demi perdamaian dan kesejahteraan rakyat dan bersifat jangka panjang. Sedangkan politik praktis lebih mengutamakan perolehan kekuasaan politik, baik bagi diri sendiri sebagai perseorangan atau atas nama partai.
Dengan berperan aktif medistribusikan kadernya dalam partai politik, IMM ikut terjun dalam politik praktis. Dalam prosesnya akan ada kalkulasi partai manakah yang akan menjadi sasaran distribusi, hal ini akan dipengaruhi oleh kedekatan politik yang dibangun sebelumnya, rasanya mustahil jika IMM kemudian akan mendistribusikan kadernya kepada partai yang tidak menguntungkan baginya.
Pasca pendistribusian juga tidak akan berhenti begitu saja, katakanlah kader itu diterima sebagai pengurus partai atau dicalonkan sebagai Kepala Daerah, tidak serta merta dirumah barunya itu dia memiliki resources yang cukup untuk bergerak, sehingga berpotensi besar untuk ikut menarik IMM agar menjadi bagian nya.
Katakanlah si A disodorkan IMM kepada parpol untuk menjadi kepala daerah, dan beruntungnya dicalonkan oleh parpol tersebut. Otomatis si A yang baru seumur jagung di parpol itu akan menggaet IMM masuk kedalam tim suksesnya, atau sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai lembaga yang menyodorkan nama, IMM harus ikut mensukseskannya dalam pencalonan.
Jika saja praktik pelibatan IMM secara aktif dalam politik aktif semacam ini terjadi, dan diikuti oleh pimpinan di wilayah masing-masing, maka sama saja menanggalkan identitas politik kebangsaan. Kemungkinannya para pengurus akan membangun patron politik sendiri-sendiri atau justru IMM akan menjadi sales yang jatuh bangun menjajakan kadernya ke berbagai partai politik.
Yah, meskipun pilihan IMM bersikap seperti itu harus diakui selangkah lebih berani, daripada secara sembunyi-sembunyi bertransaksi dengan parpol di tiap perhelatan Muktamar atau Musyda. Kita tahu, hajatan dengan biaya sebesar itu tentu membutuhkan suplai dana yang tidak sedikit, belum lagi praktik transaksional dengan para musyawirin yang walaupun dalihnya ta’awun tapi tetap saja tidak murah.
Lihat saja, pimpinan yang terpilih biasaya akan terlihat corak politiknya sesuai dengan kelompok yang mensponsori pada saat bertarung di arena Musyawarah. Setidaknya, dengan adanya pemikiran Deklarasi Banjarmasin ini IMM tidak malu-malu dalam menunjukan selera politiknya. Sehingga para kader dibawah dapat menjadikanya referensi dalam membangun jaringan di wilayahnya masing-masing.
Ditengah kondisi kaderisasi dan tantangan bangsa yang semakin sulit, IMM nampakny sedang berada pada kejemuan (untuk tidak menyebut stagnan) sebagai gerakan sosial , aroma sedap dibalik politik praktis lebih menggoda dan menggiyurkan. Empuknya kursi kekuasaan sepertinya sudah menjadi idealita para aktifisnya.
Sebagai gerakan intelektual, IMM gagap berhadapan dengan kekuasaan, politik kebangsaan yang menajadi ruh utama civil society telah ditanggalkan. Gerakan intelektual tunduk kepada kekuatan politik. Hal ini lah yang menjadi bagian kritik dari Sukidi (Alumni IMM) yang mengatakan “Hari-hari ini keberanian itu tidak dimiliki kaum intelektual dan intelektual justru menjadi penyokong dari kekuasaan yang sangat tirani”.
Memang sih tidak heran kondisi seperti ini, keberadaan gerakan mahasiswa saat ini tidak bisa diromantisasi dengan era sebelumnya. Sangat banyak faktor yang berpengaruh, salah satunya ketidakmampuan gerakan mahasiswa membangun kemandirian dan menghadapi realitas politik dan perkembangan teknologi.
Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus, rasa-rasanya kita bisa mengamini pendapat Chris Wibisana yang mengatakan “Mitos-mitos dalam gerakan mahasiswa pada akhirnya tidak membutuhkan demitologisasi untuk diakhiri. Ia Tengah bangkit di era digital, untuk menyongsong kematiannya sendiri”. Semoga IMM tidak sedang menari di pinggir liang kuburnya sendiri.
(somoga masih) Abadi Perjuangan!
