Muriamu.id, Kudus – Acara Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Bagi Generus Penerus Bangsa di SMK Muhammadiyah Kudus, Senin (25/07) menghadirkan narasumber dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, H. Mawahib. Dalam kesempatan itu beliau bercerita banyak hal terkait pemuda dan dinamikanya, khususnya terkait aspek legislasi yang memang menjadi kewenangannya.
“Kami di Komisi E, sejak tahun 2020 telah memunculkan Raperda Inisiatif, termasuk Pemberdayaan UMKM bagi Pemuda. Sehingga di pasal-pasal ini sudah ada lingkup-lingkupnya. Sekarang masih terus digodog dan disempurnakan.”
Mawahib yang juga dikenal sebagai aktivis muda sejak masih berada di Kudus ini menjelaskan tentang tantangan pemuda hari ini setidaknya ada tiga permasalahan mulai dari meledaknya jumlah generasi muda, digitalisasi di semua lini hingga gerakan radikal dan intoleran.
“Sesuai data BPS mayoritas masyarakat sekarang adalah usia generasi muda atau milineal yang (ada kekhawatiran) pendidikan karakternya mulai terkikis,” jelasnya.
Ini berbeda dengan masa lalu yang ada penataran P4. Sampai saat ini saya masih ingat dan sering memainkan permainan yang sarat dengan nilai keguyuban,” tambahnya.
Menyinggung problem kedua, Mawahib menyebut digitalisasi tentu penting seperti yang terjadi waktu masa pandemi dengan melakukan pembelajaran daring. Namun sebagaimana dua sisi mata pisau bisa jadi baik tapi juga bisa menghasilkan mudharat yang kian menghancurkan moral generasi penerus.
“Jadi kita perlu pintar dalam mengeloala diri dalam berinteraksi dengan gadget atau smart phone,” ungkapnya.
Terakhir tentang radikalisme, Mawahib menengarai hari ini masih sering terjadi perbedaan pendapat seolah-olah itu menjadi pemisah, termasuk menjadikan politik identitas buat kepentingan politik.
“Gerakan radikal yang kita maksud dalam hal ini adalah gerakan-gerakan yang ingin memecah belah termasuk gerakan intoleran,”
Di hadapan puluhan peserta dari Angkatan Muda Muhammadiyah Kudus, Mawahib juga menyoroti keseriusan pemerintah Kabupaten Kudus tentang identitas Kota Santri yang menanyakan kepedulian terhadap iklim kota religius.
“Semua itu perlu diperjuangkan bersama, salah satunya lewat DPRD sebagai peran legislator dilain fungsi anggaran dan pengawasan.” jelasnya.
Semasa menjadi Ketua Badan Legislatif, Mawahib menyebutkan telah menyusun sejumlah prolegda, sehingga muncul aturan mengenai insentif untuk guru ngaji, aturan pelarangan karaoke dan lainnya, yang penting berani.
“Karena lingkungan yang baik itu tergantung sistem yang baik. Kalau sistem betul-betul baik, tatanan baik, lingkungan baik otomatis adaptasi kepenak,” tutupnya.
Kontributor: Ghofur
Redaktur: Ghofur
