Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah di Kabupaten Kudus
Opini

Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah di Kabupaten Kudus

Oleh: Fadhlil Wafi Fauzi, S.H.

Masyarakat dalam bernegara tidak terlepas dari aturan hukum, apalagi Negara Relublik Indonesia yang kita naungi ini merupakan Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dalam menegakkan keadilan. Maka perlunya suatu layanan hukum untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum.

Melihat masih banyaknya persolan hukum baik di tengah-tengah masyarakat maupun persoalan hukum dalam menjaga aset persyatikatan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan gerak cepat dengan mengupayakan pendirian LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Muhammadiyah di masing-masing tingkat Daerah. Tentunya hal tersebut menjadi kabar baik bagi warga persyarikatan dan menunjukkan keberpihakan Muhammadiyah kepada masyarakat.

Berdirinya LBH Muhammadiyah di masing-masing tingkat Daerah, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa terhadap aset persyarikatan. Hal tersebut sering diungkapkan oleh Direktur LBH PP Muhammadiyah, Taufiq Nugroho, di berbagai kesempatan dalam rapat koordinasi maupun forum-forum konsolidasi.

Sangat menarik bagi penulis untuk membahas pentinghya peran LBH Muhammadiyah khususnya di Kabupaten Kudus. Apalagi AUM/A (Amal Usaha Muhammadiyah/’Aisyiyah) yang berada di Kabupaten Kudus yakni AUM/A yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kesehatan perlu pendampingan hukum untuk mejaga aset dan memberikan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi ketika terdapat adanya sengketa hukum yang terjadi. Disisi lain, LBH Muhammadiyah Kabupaten Kudus yang dihuni oleh para praktisi hukum juga memberikan edukasi pembelajaran kepada mahasiswa di perguruan tinggi.

Baca juga :  Kurikulum Merdeka: Membangun Generasi Pemimpin Tangguh

Selain bantuan hukum, gerakan jihad konstitusi harus terus dikembangkan dalam berbagai bentuk advokasi, sebab juga sangat penting bagi masyarakat, apalagi masyarakat yang berlatar belakang miskin secara sosial dan struktural (mustadz’afin). Jika dilihat  fenomena pembangunan demokrasi di Indonesia, masih menunjukan adanya masyarakat yang perlu dukungan dan sentuhan advokasi di bidang hukum. Menegaskan juga keberpihakan pada yang lemah ini merupakan komitmen gerakan Muhammadiyah yang terus berkiprah dalam kancah keumatan dan kebangsaan.

Prinsipnya, sudah waktunya LBH Muhammadiyah ditiap tingkat daerah khusunya di Kabupaten Kudus menunjukkan eksistensinya dalam mendukung terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan demokrasi, memberikan pendidikan, penyuluhan hukum, advokasi dan bantuan hukum bagi masyarakat serta memberikan advokasi dakwah persyarikatan yang mendapat tantangan dari pihak luar, serta memberikan perhatian atas dinamika hukum di masyarakat.

Baca juga :  Mayong Siap Jadi Tuan Rumah Musyda Muhammadiyah Aisyiyah Jepara

Misalnya salah satu peristiwa kasus akhir-akhir ini yakni seorang peneliti BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) yang diduga melayangkan hinaan dan ancaman pembunuhan melalui media sosial kepada warga Muhammadiyah. Hal tersebut peran LBH Muhammadiyah tingkat daerah dapat melakukan advokasi hukum dalam membuat gerakan yang masif ditiap daerah untuk menuntut aparat penegak hukum segera menindak pelaku dan mempertanggungjawabkannya secara hukum.

PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kabupaten Kudus yang tengah melangsungkan hajat besar yakni Permusyawaratan tertinggi di tinggkat Daerah atau biasa disebut dengan Musyda (Musyawarah Daerah) pada tanggal 6-7 Mei 2023 M atau 16-17 Syawal 1444 H, semoga dapat merumuskan rencana ataupun program LBH Muhammadiyah di Kabupaten Kudus ke depan. Program yang akan dilaksanakan nantinya melibatkan usulan dari bawah, jadi LBH Muhammadiyah di Kabupaten Kudus benar-benar menghibahkan diri untuk memenuhi kebutuhan persyarikatan, khawatirnya program yang susah disusun tidak menyentuh ke bawah.

Baca juga :  Jangan Bermental Miskin

Sementara itu dalam menjalankan tugas layanan dan bantuan hukum juga dibutuhkan penataan ruang untuk keperluan kesekretariatan, pengadaan ruang konsultasi hukum dan adanya konselor baik advokat maupun paralegal, pengadaan atribut advokat maupun paralegal, serta perpustakaan LBH Muhammadiyah untuk media pembelajaran paralegal.

Penulis berharap semua pihak pemangku kebijakan Persyarikatan sebagai PDM Kabupaten Kudus terpilih nantinya saling berkoordinasi dan bersinergi untuk mewujudkan misi dakwahnya dalam bidang penegakan hukum dan komitmen membantu kaum marjinal dalam memperjuangkan keadilan dengan memaksimalkan peran LBH Muhammadiyah Kabupaten Kudus.

Selamat Bermusyawarah

Fadhlil Wafi Fauzi, S.H.

Advokat/Ketua Bidang Hikmah dan Hubal PCPM Kota Kudus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *