muriamu.id, Kudus – PDPM Kudus bersama PCPM Kota melaksanakan Diskusi dengan mengambil tema Peran Pemuda Muhammadiyah dalam Politik Kebangsaan di Kabupaten Kudus. Kegiatan ini bersamaan dengan launching Sekolah Politik PDPM Kudus.
Kegiatan dibuka oleh Iskandar Wibawa, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kudus. Beliau menyampaikan dua poin besar terkait peran Angkatan Muda Muhammadiyah.
Pertama mengingatkan posisi Angkatan Muda Muhammadiyah sebagai kader, dimana fungsi kader yang diemban oleh AMM adalah kader persyarikatan, umat dan bangsa.
“Kader persyarikatan itu pertama dan utama sebagai penerus, pelangsung dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah dan Aisyiyah,” tegasnya.
Kedua sebagai kader umat Islam di Indonesia, AMM didorong agar senantiasa berkolaborasi dengan angkatan muda muslim lainnya untuk mempertahankan, menyempurnakan serta menunjukkan ghirah islamiyah Al Islamu ya’lu wa laa yu’la alaih.
Ketiga mempunyai perasaan sebagai kader bangsa karena kita hidup di Indonesia dan hidup diantara sekian banyak komunitas di Indonesia maka anda juga mempunyai peran sebagai kader bangsa Indonesia.
“Disini saudara berkolaborasi dan berkompetisi dengan semua pemuda untuk bisa mewarnai kehidupan bangsa,” tambahnya.
Dosen Universitas Muria Kudus ini juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan PDPM Kudus yang mengadakan launching Sekolah Politik dalam rangka membekali kader AMM sebagai kader bangsa supaya mengetahui bagaimana harus bergerak sebagai kader bangsa yang berlatarbelakang Muhammadiyah, berlatar belakang Islam.
Berkaitan dengan masalah-maslah kebangsaan Iskandar juga memberi pesan agar supaya kader AMM tidak boleh anti dengan politik.
“Kita pun jangan sampai kikuk, Muhamamdiyah menempaktan kebijakan high politic, politik tingkat tinggi bahwa Muhamamdiyah itu harus paham politik meskipun bukan merupakan partai politik.”
Menurutnya ada semacam tiga pola masyarakat dalam memposisikan politik. Pertama masyarakat atau kelompok masyarakat yang selalu mem-back up, mendukung semua kebijakan penguasa. Kedua yang selalu menempatkan posisi sebagai oposan terhadap kebijakan penguasa.
“Lalu dimanakah Muhammadiyah? Apakah Muhammadiyah mengambil posisi sebagai pendukung kebijakan pemerintah ataukah sebagai kelompok oposan?” tanyanya.
Kenyataannya, Iskandar melanjutkan, Muhammadiyah tidak selalu mendukun kebijakan pemerintah, banyak melalui ijtihad politiknya melayangkan gugatan atau judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi Muhammadiyah juga tidak selalu anti kebijakan pemerintah, kalau kebijkan itu sesuai dengan nilai—nilai keislaman, kemuhammadiyahan, dan keadilan akan didukung.
“Itulah kemudian ada kelompok ketiga yang dinamakan sebagai kelompok kooperatif-korektif,” imbuhnya.
Muhammadiyah Tidak Berpolitik Praktis
Dengan lugas Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus ini menyatakan bahwa secara kelembagaan Muhammadiyah tidak berpolitik praktis tetapi memberi kesempatan kepada warganya untuk berpolitik praktis sesuai dengan aspirasinya asalkan tidak meninggalkan nilai—nilai yang dicantumkan dalm Muhammadiyah.
“Sekarang sudah menjelang tahun-tahun politik untuk itu kita tidak boleh diam, tidak boleh hanya menjadi penonton, tapi harus sebagai pelaku sesuai dengan karakter anda masing-masing,” jelasnya.
Iskandar menyebut ada dua langkah yang bisa diambil para pemuda. Pertama yang ingin berkiprah sebagai pelaku politik dipersilakan masuk ke partai politik. Tapi yang tidak kalah penting adalah sebagai penyelenggara pemilu supaya perjalanan demokrasi ini bisa berjalan dengan lancar.
“Prinsipnya saya mendorong kepada anda jangan anti politik karena sebenarnya sikap anti politik pun anda bermain politik. Tapi jangan sampai anda tidak tahu politik, karena bisa tergilas oleh permainan politik,” sarannya.
Iskandar berharap melalui sekolah politik ini semoga bisa menyerap sebesar—besarnya sebagai implementasi dari fungsi AMM sebagai kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa.
Kontributor: Ghofur
Redaktur: Ghofur
