Opini

Integritas KPK dan Literasi Anti Korupsi

Integritas KPK dan Literasi Anti Korupsi

Refleksi Hari Anti Korupsi se-Dunia

Oleh : Syahirul Alem, Pustakawan SMP Muhammadiyah 1 Kudus/ MPI PDM Kabupaten Kudus

Instansi terpercaya seperti KPK seharusnya nirproblem namun sebaliknya justru kembali didera masalah seperti: penetapan tersangka ketua KPK  Firli Bahuri oleh Polda Metro jaya  yang tentunya makin mencoreng nama baik institusi tersebut. Pada awal-awal pembentukannya, lembaga tersebut merupakan lembaga yang diharapkan mampu mengangkat moral masyarakat dari ancaman keterpurukan hukum. Terbukti kerja KPK mampu mengangkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di mata dunia internasional. Saat ini dibutuhkan perubahan strategi untuk mengangkat moral masyarakat yaitu melalui pemberdayaan dunia literatif khususnya literasi anti korupsi pada segenap lapisan masyarakat. Apa dan bagaimana korupsi itu setidaknya butuh penjelasan yang lebih detail tentang makna korupsi. Biasanya korupsi itu terjadi antara aji mumpung dan gaya hidup hedonis, banyak orang ingin dipandang wah. termasuk juga perbuatan korupsi yang diakibatkan biaya politik tinggi seperti para terpidana dari politisi ataupun pejabat yang terjerat kasus di KPK yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

 Makin menurunnya Indeks persepsi Korupsi Indonesia saat ini menandakan integritas KPK patut dipertayakan. Pada awal berdirinya, KPK dibentuk sebagai pioneer penegakan hukum di era reformasi guna menghilangkan korupsi yang makin merajalela. Namun seiring sejalan, korupsi sudah menjadi mata rantai kehidupan, banyak para pejabat yang dulu awalnya reformis kemudian menjadi tersangka KPK. bahkan kedudukan di KPK bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan sehingga dalam KPK juga di bentuk Dewan pengawas KPK yang bertujuan untuk menjaga marwah lembaga tersebut dari penyalahgunaan wewenang. KPK kini mengalami degradasi integritas, publik masih teringat geger-geger di KPK saat pemberhentian  para pegawai KPK yang juga getol dalam pemberantasan korupsi seperti Novel Baswedan dkk.

Fungsi pencegahan dalam institusi KPK terus digalakkan untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi. Standar operasional KPK dalam pencegahan korupsi penting menggunakan semangat gerakan literatif yaitu bagaimana masyarakat mengenal apa itu korupsi dan bagaimana pengenalannya supaya masyarakat mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap  perilaku korupsi. Penting untuk digarisbawahi bagaimana melatih diri tentang kepekaan bahwa perbuatan korupsi akan mengakibatkan kerugian yang tidak hanya material yaitu ancaman pidana saja tapi juga kredibilitas seseorang di mata masyarakat akan makin merosot. Bagaimanapun para pelaku korupsi harus menanggung malu terhadap perbuatannya tersebut.

Di negara-negara maju seperti Singapura yang mempunyai indeks Persepsi Korupsi yang tinggi karena SDMnya sangat kompetitif, sehingga ada semacam budaya malu bila hasil kekayaan itu bukan bagian dari etos kerjanya. Orang yang mempunyai etos kerja yang tinggi akan berusaha untuk meraih prestasi kerja sehingga tidak akan menempih cara-cara yang tidak baik. Di negeri ini SDM nya masih mengalami ketimpangan, budaya ingin cepat kaya justru yang paling menonjol. Sistem perpolitikan di Indonesia yang begitu bebas, untuk meraih simpati masyarakat harus mengeluarkan biaya yang banyak juga termasuk penyebab terjadinya korupsi.

Baca juga :  Liburan Akhir Tahun, Ikon Wisata Literasi & Literasi Wisata

Penanaman nilai-nilai moral yang bersih dari perilaku korupsi ini tidak hanya bagian dari dokrin agama saja. Namun harus diimbagi dengan budaya literatif yang tinggi karena hanya dengan persepsi yang tinggi tentang perilaku korupsi bukan semata-mata penyimpangan uang saja tapi juga menyangkut kerugian negara akibat dari korupsi tersebut. Uang negara yang di korupsi tidaklah mudah untuk mengembalikan uangnya saja, seringkali proses hukum seorang koruptor juga berlangsung lama yang mengakibatkan biaya hukumnya juga makin besar sehingga ada pengeluaran negara yang harus dikeluarkan untuk memvonis seseoarang tersangka menjadi terpidana.

Dampak korupsi dapat meningkatkan kecemburuan sosial yang tinggi di kalangan masyarakat dan juga enggannya investor untuk berinvestasi. Rakyat kecil yang tidak tahu menahu harus menanggung beban keuangan negara yaitu berupa hutang piutang untuk mendanai pembangunan. Selain itu jutaan rakyat kecil yang harus bekerja keras mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari tentu akan merasa tersakiti karena untuk sekedar mencari uang halal tidaklah mudah. Justru yang dipercaya untuk mendapatkan kedudukan membeli sesuatu dengan uang haramnya. Bagi investor akan berpikir ulang untuk berinvestasi karena banyaknya pungli. Pungli atau pungutan liar  pada dasarnya juga bagian dari perilaku koruptif.

Sebagai Institusi, penghargaan KPK terhadap para komisioner dan juga para pegawai KPK telah mendapatkan layaknya reward atau gaji yang besar sebagai penyemangat untuk memberantas korupsi.  Termasuk juga perpanjangan masa jabatan komisioner KPK layaknya para penjabat Negara yang habis masa jabatan selama 5 tahun. Kurun waktu selama hampir dua dasawarsa KPK lahir, sudah banyak mengenyam asam garam pemberantasan korupsi di Indonesia satu hal yang di tunggu bagaimana KPK berani mengungkap kasus mega korupsi di Indonesia yang nyata-nyata itu ada. Kebanyakan yang tampak adalah penindakan atas pelaku korupsi namun gaung pencegahan korupsi nyaris kalah.

Gerakan literasi anti korupsi akan lebih bagus disandingkan dengan gerakan moral anti korupsi yang biasanya di gerakkan oleh tokoh dan LSM termasuk juga dukungan nyata dari ormas seperti MUI, NU,Muhammadiyah dan ormas-ormas keagamaan lainya. Persoalnnya siapa yang mempeloporinya dan dari mana memulainnya. Sebuah kepeloporan tentu berawal dari kesadaran akan bahaya besar korupsi, ingat Indonesia dengan 250 juta penduduk dan ribuan pulau-pulau besar maupun kecil yang semuanya berpenghuni. Penduduk miskin di Indonesia masih besar. Menurut data BPS pada bulan Maret 2023 jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 25,9 juta. Sedangkan angka stunting di Indonesia berdasarkan survey status gizi Indonesia telah mengalami penurunan, di mana tekad pemerintah juga ingin menurunkan secara lebih besar dari 21,6 % pada tahun 2022.

Baca juga :  Air Mineral, BBM, dan Pesan-Pesan Kehidupan

Perlu untuk dicermati adalah dampak dari kemiskinan dan gizi buruk. Kemiskinan akan membuat kerawanan sosial makin tinggi, gizi buruk dapat berakibat hilangnya generasi emas Indonesia dari sinilih menjadi titik awal bagaimana literasi anti korupsi di bangun. Begitu besarnya angka korupsi yang biasanya ditemukan KPK akan lebih baik bila dana tersebut digunakan untuk  menurunkan angka kemiskinan dan juga angka stunting secara drastis. Belum juga berbagai permasalahan penduduk yang membutuhkan pertolongan negara melalui anggaran yang tersedia.

Dengan menggugah hati para pejabat akan ancaman negeri akibat uang yang bebas dikorupsi karena biaya membangun negeri ini bukanlah sedikit. IKN contohnya, juga membutuhkan sokongan dana yang besar. Sementara pembangunan proyek mega raksasa bukan untuk aji mumpung namun juga harus ada konsekuensinya juga. Dampak lingkungan dari pemanasan global menjadikan iklim yang tidak menentu juga butuh pendanaan yang besar dan pemecahan segera mungkin. Pemanasan global yang berakibat tingginya lautan daripada daratan membuat daratan potensi tenggelam. Negeri ini membutuhkan dana taktis yang besar sehingga proyek pembangunan mega proyek dapat tertangani dengan anggaran yang tersedia. Bilamana budaya korupsi dapat dihilangkan, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisian.

Peran yang paling signifikan bila gerakan literasi anti korupsi dimulai adalah institusi KPK itu sendiri. Senafas dengan gerakan literasi adalah dunia pendidikan diberbagai tingkat satuan pendidikan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi . Tim KPK bisa menggerakan timnya di berbagai tingkat satuan pendidikan untuk memberikan pencerahan tentang apa itu korupsi dan berbagai sanksinya bila korupsi itu dilakukan.  sehingga sejak dini telah mendidik para kader penerus bangsa ini untuk paham terhadap perilaku korupsi. Sehingga kelak ketika sudah dewasa akan tercipta iklim transparansi dalam berbagai kegiatan masyarakat maupun penyelenggaraan negara karena sejak dini sudah tumbuh kesadaraan bahaya korupsi dengan berbagai dampaknya.

Kesadaran akan nilai-nilai religiusitas merupakan modal yang besar untuk menciptakan iklim yang sehat bebas dari korupsi. Indonesia yang merupakan penduduk terbesar umat Islamnya harus berani menjadi pelopor gerakan integritas dan moral anti korupsi.  Nilai APBN Indonesia yang makin besar sehingga butuh pengawalan agar dana pembangunan tidak tercecer kemana-mana dan dinikimati oleh sekelompok orang. Hutang yang di tanggung negeri ini juga besar, apalagi bila berbagai proyek didanai dengan hutang maka akan semakin memperberat dan mempersulit situsi. Sudah sekian triliyun uang hasil perampasan KPK yang di setorkan kembali pada negara. Sampai saat ini masyarakat masih membutuhkan KPK sehingga perlu ada upaya yang terarah yaitu gerakan anti korupsi melalui budaya literasi untuk meningkatkan integritas KPK.

Related posts
Opini

Idulfitri

Oleh : Wildan Sule Man Tulisan ini saya hadirkan sebab sebentar lagi Ramadhan 1445 H akan segera…
Read more
Opini

Ber-Idul Fitri (Bukan) Hanya Saling Memaafkan

Oleh : Syahirul Alem – Pustakawan SMP Muhammadiyah 1 Kudus Idul Fitri merupakan hari raya…
Read more
Opini

Tradisi Mudik & Geliat Ekonomi Kaum Urban

Oleh : Syahirul Alem – Pustakawan SMP Muhammadiyah 1 Kudus Tradisi mudik pada hari raya…
Read more
Newsletter
Become a Trendsetter
Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *